Bahwa Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan rahmad dan karunia Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, oleh karna itu menjadi kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara Indonesia untuk memelihara, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan itu. Bahwa untuk mewujudkan cita-cita Indonesia telah menyatakan sebagai negara hukum dan pernyataan tersebut tercantum dengan jelas dalam konstitusi Negara Republik Indonesia, pada Undang–undang Dasar (UUD) 1945, pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara Hukum Bahwa Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan rahmad dan karunia Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, oleh karna itu menjadi kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara Indonesia untuk memelihara, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan itu. Bahwa untuk mewujudkan cita-cita Indonesia telah menyatakan sebagai negara hukum dan pernyataan tersebut tercantum dengan jelas dalam konstitusi Negara Republik Indonesia, pada Undang–undang Dasar (UUD) 1945, pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara Hukum”. Yang mana pernyataan tersebut juga sekaligus menjadi dasar hukum berdirinya Indonesia sebagai negara hukum .

Sebagai negara hukum, maka “Hukum” sesungguhnya harus nyata dan tidak abstrak. Hukum harus sejalan dengan moral, yang mana moral hukum juga adalah merupakan entitas yang memiliki tujuan sama dalam mencari dan mencapai keadilan. Keadilan itu merupakan suatu perlakuan yang harus nyata antara hak dan kewajibannya, dan harus dilaksanakan secara berimbang, sehingga Hukum dan keadilan dapatlah berjalan dengan beriringan.

Penegakan hukum dituntut agar dilakukan secara profesional, proporsional, baik, adil, serta bijak sehingga sesuai dengan kaidah-kaidah kemanfaatan, kebaikan dan kesetaraan dalam hukum itu sendiri. Karena Negara yang demokratis akan mengedapankan konsep keadilan hukum demi menciptakan negara hukum yang memberikan rasa adil kepada setiap warga negaranya, sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada. “Hukum” yang baik akan memberikan kualitasnya sehingga tercapailah tujuan dan keadilan serta kesejahteraan bagi rakyat sebagai pemegang kekuasaan dan kedaulatan Negara Hukum harus berpihak pada Prinsip “rule of law”, artinya bahwa hukum ada untuk mencari keadilan yang sesungguhnya di tengah-tengah lapisan masyarakat yang plural sebagai substansi keadilan nyata sehingga rasa keadilan dapatlah dicapai dan dirasakan.
Kita patut bersyukur bahwa pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 16
tahun 2011, Tentang Bantuan Hukum, Kelahiran Undang-Undang Bantuan Hukum sesungguhnya adalah wujud implementasi yang diberikan oleh Negara sebagai bentuk perlindungan “Hak Konstitusional” bagi setiap warga negaranya, didalam mencari keadilan dan mendapatkan perlakuan yang sama dimuka hukum. Kehadiran Undang-undang Bantuan Hukum juga telah memanggil secara tidak langsung DPP LBH KIS (Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan Indonesia Sejahtera) untuk turut serta berperan aktif didalam proses penegakkan hukum didalamnya;

Dilandasi rasa tanggung jawab yang besar dan panggilan moral yang tinggi, untuk dapat memberi rasa keadilan bagi masyarakat yang “Terpinggirkan dan termaginalkan”, maka oleh karenanya saat ini telah hadir ditengah-tengah masyarakat Lembaga Bantuan Hukum
Kesehatan Indonesia Sejahtera (LBH-KIS) terpanggil karena memang di dalam proses
penegakkan hukum sangatlah begitu kompleks permasalahannya, dikerenakan begitu
banyak aspek dan peraturan-peraturan yang mengikat didalamnya. Kehadiran LBH KIS bagi masyarakat yang “Terpinggirkan” tidak saja dalam bentuk proses mencari keadilan, tetapi justru juga akan memberikan Bantuan Hukum ,Pendampingan Hukum baik secara litigasi maupun non-litigasi, serta memberikan, penyuluhan hukum, pendidikan hukum yang mana akan dapat menumbuhkan suatu kesadaran hukum (legal consciousness) bagi masyarakat, agar dapat mengerti dan memahami akan hak-hak dan kewajibannya berinteraksi hukum dalam masyarakat.
Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan Indonesia Sejahtera (LBH-KIS) jelas akan menjalani apa yang diamanatkan oleh Pasal 28 huruf d bahwa: (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum; (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan; (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Berdasarkan amanat UUD 1945 tersebut diatas maka, Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan Indonesia Sejahtera akan menjalankan dan menegakkan prinsip-prinsip keadilan bagi masyarakat agar dapat memberi akses didalam jaminan dan pemenuhan atas hak-hak bagi Penerima Bantuan Hukum (semisal, fakir miskin, kaum marginal dan Masyarakat kesehatan). Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan Indonesia Sejahtera akan berusaha untuk dapat mewujudkan hak konstitusional setiap warga negara (masyarakat) sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum dengan jaminan bahwa di dalam penyelenggaraan bantuan hukum akan memberikan bantuan hukum yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Terutama akan melakukan penegakkan hukum secara konsisten Dengan memperhatikan, Hak Asasi Manusia (HAM) dan menghargai kemajemukan, Pluralisme yang ada didalamnya secara komprehensif dan bermartabat.

Ketua Umum
( FEBRIAN WILLY ADMAJA,SH., M.H )